Mycoding Logo

RADARNUSANTARA |BLORA— Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora menjadi pusat perhatian saat digelarnya audensi krusial yang mengawal isu keterbukaan publik, legalitas lelang, kompensasi, hingga perlindungan konsumen. 

Audensi yang difasilitasi oleh Komisi B DPRD Kabupaten Blora ini digelar guna mengurai 
persoalan dugaan lelang sepihak atas aset jaminan bernilai ekonomis tinggi.

Pokok Perkara: Dugaan Lelang Sepihak Nilai 1 Miliar

Sengketa ini bermula dari dugaan tindakan lelang sepihak atas  aset barang jaminan bernilai estimasi Rp 1 Miliar, yang semula diagunkan atas kewajiban utang pokok senilai Rp 50 Juta. Aset tersebut dikabarkan telah terlelang hanya dengan harga Rp 153 Juta.

Ketimpangan yang sangat jauh antara nilai riil jaminan dengan harga hasil lelang tersebut memicu 
gejolak dan tuntutan dari pihak debitur/masyarakat, yang kemudian mengajukan klaim pengembalian dana dan pengembalian jaminan senilai Rp 275 Juta dari pihak pemenang lelang 
dan PNM.

Kehadiran Para Pihak dan Ketidakhadiran Instansi Terkait
Dalam audensi Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut, hadir secara langsung jajaran Ormas 
Pemuda Pancasila bersama Ormas GRIB yang konsisten melakukan pendampingan 
masyarakat. Turut hadir perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) Kabupaten Blora, Polres Blora, serta jimpinan dan anggota Komisi B DPRD Kabupaten Blora.

Namun demikian, sangat disayangkan dalam pertemuan penting bagi keterbukaan publik ini, pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta pihak Ombudsman RI tidak hadir (mangkir) dari undangan audensi DPRD Blora.

Kesepakatan Damai dan Pencabutan Perkara di Pengadilan Negeri
Setelah melalui proses konfirmasi dan musyawarah yang cukup mendalam di gedung dewan, audensi tersebut akhirnya menghasilkan titik terang. Seluruh pihak yang hadir menyepakati 
penyelesaian sengketa secara damai dan kekeluargaan.

Kesepakatan penting yang dicapai menegaskan agar masalah ini jangan sampai berlanjut atau diselesaikan melalui jalur peradilan di Pengadilan Negeri (PN). 

Sebagai konsekuensinya, pihak PNM dan pemenang lelang berkomitmen akan segera mencabut perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri (PN).

Selain itu, telah disepakati pula mekanisme pengembalian jaminan dengan nilai kesepakatan 
sebesar Rp 275 Juta yang proses teknis penyerahannya akan dijadwalkan secara resmi kemudian hari.

Komitmen Pengawalan Media Kabar Nusantara News ,Sebagai media penyeimbang yang berorientasi pada keterbukaan publik dan perlindungan 
konsumen, Media Nusantara News bersama Ormas Pemuda Pancasila akan terus mengawal dan memantau realisasi pencabutan perkara di PN hingga penyerahan pengembalian jaminan 
Rp 275 Juta tersebut berjalan sesuai kesepakatan bersama secara tuntas.

(by Wahyu Prihyanti S.Pd dan Hadi Suhartono)